ZONASULTRA.COM, UNAAHA– Pasca diberikannya lampu hijau kepada PT Virtue Dragon Nikel Industri (VDNI) untuk kembali melakukan aktifitas pembangunan kawasan mega industri di Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), oleh pemerintah pusat, invasi Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Tiongkok kembali merajai kawasan yang diklaim pembangunannya bakal menelan anggaran hingga Rp.8 triliun.
Data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Konawe menyebutkan jika saat ini jumlah tenaga kerja asing di kawasan mega industri Morosi sudah mencapai 414 orang. Data tersebut belum termasuk dengan TKA yang berada di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Ni Tanasa.
Kepala Bidang (Kabid) Penempatan dan Perluasan Wilayah Kerja, Disnakertrans Konawe menjelaskan, jumlah pekerja asing yang berada di kawasan industri Morosi lebih tinggi jika dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja lokal yang hanya berada dikisaran 246 orang.
“TKA yang berada di sana itu terbagi dalam beberapa spesifik pekerjaan seperti, sopir, tukang masak, Ofice Boy (OB), alhi konstruksi dan buruh bangunan. Data 414 orang ini belum rill, sebab jumlah ini kami diperoleh dari perusahaan dan kami belum melakukan validasi di lapangan,” Kata Yudi, Kamis (21/7/2016).
Kata dia, pihak PT VDNI dianggap kurang transparan dalam hal perekrutan tenaga kerja baik asing maupun lokal, hal dikarenakan tidak adanya informasi dari perusahaan tentang spesifik jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dan sebagai apa mereka disana.
“Ketika melakukan perekrutan tenaga kerja, itu dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, nanti setelah ada masaalah baru kami dapat informasi,” imbuhnya.
Yudi mengaku hingga saat ini pihaknya belum menerima atau melihat secara langsung data dari setiap tenaga kerja asing yang masuk ke kawasan mega industri. Selain itu dirinya juga tidak mengetahui visa yang digunakan dan berapa lama kontrak mereka (TKA) di perusahaan industri tambang itu.
Ia mengaku hingga saat ini, belum ada MoU antara perusahaan PT VDNI dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Konawe, terkait perekrutan tenaga kerja, selain itu keberadaan para pekerja dari negeri tirai bambu itu tidak membawa dampak positif ataupun keuntungan bagi Kabupaten Konawe.
“Yah, kita hanya jadi penonton saja, tetapi dampak positif dari banyaknya tenaga kerja asing disana itu tidak ada, justru kita seakan-akan menjadi tameng perusahaan ketika ada persoalan,” jelasnya.
Terkait banyaknya tenaga kerja asing ini, anggota DPR RI asal Sultra Haerul Saleh mengaku sangat menyayangkan kebijakan perusahaan asing tersebut. Terlebih lagi mereka menguasai hampir seluruh bidang pekerjaan yang tentu saja menutup peluang tenaga kerja lokal untuk bekerja.
Terkait masalah ini, DPR berencana akan memanggil pihak-pihak terkait untuk memberikan informasi sekaligus penjelasan terkait masalah ini. Politisi dari Gerindra ini juga menghimbau kepada pemerintah daerah untuk membantu pemerintah pusat dalam melakukan pengawasan dan kontrol terhadap tenaga kerja asing. (A)
Repoter : Restu & Rizki Arifiani
Editor : Rustam
