ZONASULTRA.COM, KENDARI – Sebanyak 17 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) sepakat untuk melakukan kerjasama dengan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Kantor Wilayah (Kanwil) Sultra dalam penyaluran beras yang berada di gudang Bulog Sultra.
Kesepakatan tersebut dicapai melalui rapat koordinasi dalam rangka menjaga kesejahteraan dan pemasaran hasil produksi petani lokal Sultra di Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Sultra pada Kamis (24/6/2021) yang merupakan lanjutan dari rapat sebelumnya yang dilaksanakan di Kantor Gubernur Sultra pada Selasa (22/6/2021) lalu.
Rapat koordinasi ini dihadiri langsung oleh kepala daerah dari 15 kabupaten/kota se-Sultra atau yang mewakili. Sedangkan 2 kabupaten yang tidak sempat hadir yaitu kabupaten Buton tengah (Buteng) dan Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep).
Gubernur Sultra, Ali Mazi dalam sambutannya mengatakan bahwa saat ini produksi petani lokal di Sultra tahun 2021 mengalami surplus. Kata dia, hal ini ditandai dengan pengiriman beras ke daerah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) sebanyak seribu ton pada tanggal 2 juni 2021 lalu.
” Ini suatu kesyukuran bagi kita, ini menunjukan petani kita sangat serius dalam hal ketahanan pangan,” ujar Gubernur.
Namun, saat ini ada permasalahan yang di hadapi oleh Perum Bulog Kanwil Sultra terhadap produksi beras petani lokal yang ada di Sultra khususnya pada gudang Bulog yang saat ini sedang penuh.
Kepala Bulog Kanwil Sultra, Ermin Tora mengatakan bahwa kendala yang dihadapi Bulog saat ini adalah tidak adanya outlet untuk penyaluran beras produksi lokal sehingga berdampak pada menumpuknya beras di gudang Bulog.
Hal tersebut mengakibatkan pengadaan dan pembelian ke petani tersendat, harga gabah petani merosot, serta pemindahan stock dari gudang sentra ke non sentra tidak berjalan efektif dan efisien.
“Stok beras di gudang Bulog Sultra saat ini adalah 13 ribu ton. Sehingga ketahanan pangan beras ini di perkirakan sampai pada bulan Juli 2022 nanti,” ujar Ermin.
Sehingga Ermin menyatakan bahwa solusi atau upaya untuk perlindungan petani padi yaitu perlu adanya intervensi pemerintah pada jaminan pasar dan stabilitasi harga gabah, integrasi antara sektor hulu dalam hal pembelian produksi petani dengan sektor hilir dalam hal penyaluran beras yang ada di gudang Bulog.
Selain itu juga penyediaan outlet penyaluran beras Bulog yang merupakan hasil produksi petani pada Aparatur Sipil Negara (ASN), Program Sembako, serta beras fortivit Bulog untuk pencegahan stunting. Sehingga dengan solusi tersebut penyerapan hasil produksi petani akan semakin meningkat dengan terbukanya outlet penyaluran.
Ermin menjelaskan, penugasan pemerintah dalam rangka ketahanan pangan melalui Inpres nomor 5 tahun 2015 dan peraturan presiden (PP) nomor 48 tahun 2016 ada 3 poin yaitu, Pengadaan gabah/beras DN sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP), Pengelolaan cadangan beras pemerintah, dan penyaluran beras kepada masyarakat berpendapatan rendah, keadaan darurat, bencana dan stabilitas harga.
Dengan demikian, Gubernur Sultra mengambil langkah dengan memerintahkan seluruh OPD yang ada di Sultra untuk melakukan kerjasama pembelian beras kepada ASNnya. Sebelumnya 18 OPD telah melakukan kerjasama dengan Bulog, dan hasil rapat koordinasi pada 22 juni lalu, seluruh OPD telah berkomitmen untuk melakukan kerjasama dengan Bulog.
Saat ini, perintah Gubernur tersebut telah ditindak lanjuti kepada seluruh kepala daerah di Sultra dan telah disepakati untuk seluruh daerah di Sultra melakukan kerjasama dengan Bulog agar kesejahteraan petani tetap terjaga. Sehingga kata Ali Mazi, pada kunjungan presiden nanti di Sultra tanggal 30 juni 2021, dia akan menyampaikan bahwa di tengah pandemi covid-19, Sultra bisa produktif, dengan demikian Menteri Pertanian bisa menginstruksikan Sultra jadi lumbuk pangan nasional. (a)
